REMBUG STUNTING SEBAGAI WAHANA PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN STUNTING DI DESA MADONG JAYA:

.rembug stunting di hadiri para pihak terkait seperti Kader Posyandu, Kader KPM, Tenaga Kesehatan Desa, Uspik kecamatan Tanah Pinoh dan Pendamping Desa.kader KPM bertugas mempersentasikan progres dan capaian serta kendala pelaksanaan posyandu bayi balita dan bumil di desa.

Rembug stunting di Desa Madong Jaya yang melibatkan berbagai pihak seperti Kader Posyandu, Kader KPM, tenaga kesehatan desa, Uspik Kecamatan Tanah Pinoh, dan pendamping desa merupakan bentuk nyata perencanaan partisipatif untuk pengendalian serta pencegahan stunting. Forum ini menjadi wadah penting untuk:

Peran dan Fungsi Rembug Stunting

• Koordinasi lintas sektor: Menyatukan perspektif kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan desa.

• Evaluasi program: Kader KPM mempresentasikan progres, capaian, serta kendala pelaksanaan posyandu bayi, balita, dan ibu hamil.

• Identifikasi masalah: Kendala di lapangan dapat langsung dibahas bersama pihak terkait untuk mencari solusi.

• Perencanaan desa: Hasil diskusi menjadi dasar penyusunan rencana kerja desa yang lebih terarah dalam menurunkan angka stunting.

Manfaat bagi Desa Madong Jaya

• Transparansi: Semua pihak mengetahui perkembangan dan tantangan program.

• Partisipasi aktif: Masyarakat desa dilibatkan melalui kader dan tenaga kesehatan.

• Penguatan kapasitas: Kader KPM dan Posyandu mendapat dukungan teknis serta moral dari pemerintah desa dan kecamatan.

• Keberlanjutan program: Rencana tindak lanjut lebih mudah disusun karena ada komitmen bersama.

Kalau dilihat dari struktur rembug ini, Desa Madong Jaya sedang membangun model kolaborasi yang bisa menjadi contoh bagi desa lain.

Rembug Stunting Desa Pelita Kenaya dalam Rangka Pencegahan Stunting

Pemerintah Desa Pelita Kenaya melaksanakan kegiatan Rembug Stunting sebagai upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat, tenaga kesehatan, kader Posyandu, kader KPM (Kader Pembangunan Manusia), serta pendamping desa.

Rembug stunting ini merupakan forum musyawarah bersama untuk membahas kondisi terkini terkait stunting di Desa Pelita Kenaya, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan secara terpadu.

Dalam sambutannya, Camat menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan stunting, mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil dan balita, peningkatan layanan kesehatan, hingga edukasi kepada masyarakat tentang pola asuh dan pola makan sehat.

Tenaga kesehatan memaparkan data perkembangan balita serta pentingnya pemantauan tumbuh kembang secara rutin melalui kegiatan Posyandu. Sementara itu, kader KPM dan pendamping desa menegaskan komitmen untuk terus melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam mewujudkan generasi Desa Pelita Kenaya yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.

Created by Duin.SP

Mengawal Implementasi Kebijakan Dana Desa 2026: Sinergi Pendamping Desa dan Pemerintah Kecamatan Tanah Pinoh dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tanah Pinoh — Implementasi kebijakan Dana Desa yang efektif dan akuntabel membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Dalam konteks tersebut, Pendamping Desa bersama Pemerintah Kecamatan Tanah Pinoh menunjukkan peran strategis dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Upaya pengawalan regulasi ini diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2026 serta Musyawarah Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Suka Maju pada 09 Februari 2026 dan Desa Batu Begigi pada 10 Februari 2026. Kedua desa ini tercatat sebagai desa pertama dari total 12 desa di Kecamatan Tanah Pinoh yang melaksanakan rangkaian musyawarah tersebut, sekaligus menjadi indikator awal kesiapan desa dalam melaksanakan siklus perencanaan dan pertanggungjawaban pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Pendamping Desa dan Pemerintah Kecamatan dalam Implementasi Kebijakan

Pendamping Desa memiliki fungsi penting sebagai fasilitator dan penguat kapasitas pemerintah desa dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan Dana Desa. Dalam kegiatan ini, Pendamping Desa berperan memastikan bahwa pelaksanaan Musdesus dan musyawarah pertanggungjawaban APBDes berjalan sesuai prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2025.

Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Tanah Pinoh di bawah kepemimpinan Camat Tanah Pinoh, Bapak Budiman, S.Sos., M.A.P, memberikan arahan strategis dan penguatan kebijakan kepada pemerintah desa. Kehadiran camat dalam forum musyawarah tersebut menjadi bentuk pembinaan dan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.

Fasilitasi Musyawarah Desa Khusus Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2026

Musyawarah Desa Khusus Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2026 merupakan tahapan krusial dalam memastikan bahwa program perlindungan sosial Dana Desa tepat sasaran. Dalam musyawarah yang difasilitasi oleh Pendamping Desa, proses penetapan KPM dilakukan secara terbuka dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dalam regulasi, serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa.

Forum musyawarah melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan unsur lainnya. Diskusi yang berlangsung mencerminkan prinsip demokrasi desa, di mana keputusan diambil melalui musyawarah mufakat berdasarkan data dan fakta lapangan.

Musyawarah Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2025

Selain Musdesus BLT-DD, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Musyawarah Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2025. Musyawarah ini menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat secara transparan.

Pendamping Desa memastikan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi. Pemerintah Kecamatan Tanah Pinoh mendorong agar hasil musyawarah tersebut dijadikan dasar perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran desa pada tahun-tahun berikutnya.

 

Arahan Camat Tanah Pinoh: LPPD dan Optimalisasi Pelayanan Publik

Dalam kesempatan tersebut, Camat Tanah Pinoh, Bapak Budiman, S.Sos., M.A.P, menegaskan pentingnya kepatuhan administrasi pemerintahan desa. Camat mengimbau agar pemerintah desa segera menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2025 kepada Pemerintah Kecamatan sebagai bagian dari kewajiban akuntabilitas dan evaluasi kinerja pemerintahan desa.

Selain itu, Camat Tanah Pinoh juga memberikan motivasi kepada seluruh perangkat desa agar tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Di tengah isu efisiensi anggaran yang berkembang, pemerintah desa diharapkan tetap mampu memberikan layanan yang optimal, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan musyawarah di Desa Suka Maju dan Desa Batu Begigi menunjukkan kesiapan administrasi dan komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan Dana Desa secara tepat waktu. Peran kedua desa sebagai pelopor diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kecamatan Tanah Pinoh untuk segera melaksanakan tahapan musyawarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sinergi antara Pendamping Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Created by :

Admin _TPP Kec. Tanah Pinoh